SUKABUMI – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang saat ini diterapkan menuai kritik keras dari berbagai kalangan. Pengamat Pendidikan sekaligus mantan anggota Dewan Pendidikan Kota Sukabumi periode 2016-2021, Luviana Adam, menilai kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan berpotensi berdampak pada kesehatan mental calon peserta didik.
Menurut Luviana, banyaknya keluhan yang muncul dari orang tua maupun siswa menunjukkan bahwa sistem penerimaan saat ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Ia bahkan menyebut kondisi yang terjadi dapat menjadi sebuah “tsunami pendidikan” apabila tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Yang saya lihat saat ini terjadi kebingungan luar biasa di masyarakat. Banyak orang tua dan siswa kesulitan memahami mekanisme yang berlaku. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada proses penerimaan siswa, tetapi juga pada kesehatan mental calon peserta didik,” ujarnya.
BACA JUGA : SPMB Jabar 2026 Dimulai Juni, Calon Siswa Wajib Unggah Foto Rumah Jika Alamat KK Tak Lengkap
Ia menjelaskan, istilah tsunami pendidikan yang disampaikannya menggambarkan kekacauan besar dalam proses penerimaan murid baru yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa maupun keluarga mereka.
Meski demikian, Luviana mengakui bahwa gagasan yang melatarbelakangi kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan dilakukan terlalu cepat tanpa didukung sosialisasi yang memadai kepada masyarakat maupun pihak sekolah.
“Konsepnya mungkin baik dan bertujuan memperbaiki sistem pendidikan. Tetapi ketika implementasinya tidak disertai sosialisasi yang matang, akhirnya masyarakat menjadi bingung. Banyak yang tidak memahami mekanismenya secara utuh,” katanya.
Luviana juga menyoroti minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait program Sekolah Maung maupun berbagai aturan baru dalam mekanisme penerimaan peserta didik.
Ia menilai pemerintah seharusnya melibatkan lebih banyak unsur pendidikan sebelum menerapkan kebijakan yang berdampak langsung kepada jutaan siswa.
“Setiap kebijakan pendidikan harus dibahas secara komprehensif dengan melibatkan akademisi, praktisi pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jangan sampai kebijakan lahir tanpa kesiapan di lapangan,” tegasnya.
BACA JUGA : SPMB Jabar 2026 Gunakan Sistem Pemetaan, Siswa Bisa Lihat Peluang Lolos Sejak Awal
Lebih jauh, ia menilai persoalan utama yang selama ini terjadi bukan terletak pada mekanisme seleksi, melainkan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di tingkat SMA. Menurutnya, setiap tahun pemerintah selalu dihadapkan pada persoalan yang sama karena jumlah kursi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan.
“Persoalan mendasarnya adalah daya tampung sekolah negeri yang masih terbatas. Fokus pemerintah seharusnya memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang layak, bukan terus menerus menciptakan sistem seleksi yang semakin rumit,” katanya.
Luviana menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Karena itu, kebijakan yang dibuat harus menjamin kemudahan akses dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali sistem seleksi berbasis Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang pernah diterapkan pada masa lalu.
Menurutnya, sistem tersebut lebih sederhana, mudah dipahami masyarakat, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa berdasarkan hasil belajar mereka.
“Kalau saya pribadi melihat sistem NEM lebih sederhana dan lebih fair. Tidak banyak aturan yang membingungkan masyarakat. Anak-anak juga terdorong untuk belajar lebih giat karena tahu bahwa nilai akademik menjadi faktor utama untuk masuk ke sekolah yang mereka inginkan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai tanpa menimbulkan kebingungan maupun tekanan psikologis bagi siswa dan orang tua.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mempermudah justru membuat masyarakat semakin kesulitan. Pendidikan harus menjadi sarana membangun masa depan anak-anak, bukan menjadi sumber kecemasan bagi mereka,” pungkasnya.
The post Kesehatan Mental Siswa Terancam, Pengamat Sebut SPMB Berpotensi Jadi Bencana Pendidikan first appeared on Sukabumi Ku.
