JAKARTA — Polemik dugaan pemberian uang kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) terus berkembang dan memicu sorotan luas, tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga di tingkat pemerintah pusat. Isu ini kini menjadi perhatian publik setelah muncul pengakuan dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang memicu pertanyaan soal integritas gerakan mahasiswa.
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan pihaknya akan menelusuri informasi yang beredar. Ia mengaku belum mengikuti secara rinci perkembangan kasus tersebut, namun memastikan akan melakukan pengecekan.
“Saya akan monitor dulu dan nanti saya cek kembali informasi yang terakhir beredar,” ujar Bambang di Gedung DPR RI, Selasa (23/6/2026).
Baca Juga: RSUD Jampangkulon Luncurkan SiKeJap, Permudah Layanan Kepegawaian Secara Digital
Kasus ini mencuat setelah Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta usai aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Pengakuan itu disampaikan dalam forum klarifikasi internal mahasiswa yang digelar pada Senin (22/6/2026) malam.
Forum tersebut diadakan sebagai respons atas desakan mahasiswa yang menuntut keterbukaan dari pengurus BEM, terutama setelah pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan berbagai spekulasi.
Dalam forum tersebut, Abdimaludin menjelaskan bahwa uang yang diterimanya berkaitan dengan upaya pengalihan lokasi aksi mahasiswa. Awalnya, aksi direncanakan berlangsung di depan Istana Negara, namun diarahkan untuk dipindahkan ke Gedung DPR RI.
Baca Juga: Jampangkulon Bersiap Sambut Ribuan Santri, PORSADIN VIII Jadi Momentum Lahirkan Generasi Berprestasi
Salah satu peserta forum, Na’ilah Panrita Hartono, menyampaikan bahwa penjelasan itu disampaikan langsung oleh yang bersangkutan di hadapan mahasiswa.
“Dia menjelaskan kronologi menerima sejumlah uang yang menurut keterangannya dimaksudkan agar aksi tidak dilakukan di Istana, melainkan dipindahkan ke DPR,” kata Na’ilah.
Namun dalam praktiknya, rencana tersebut tidak berjalan. Aksi mahasiswa tetap berlangsung di kawasan Istana Negara.
Pengakuan tersebut justru memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Mereka mempertanyakan independensi organisasi mahasiswa dan menilai kejadian ini berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Baca Juga: PKS Soroti Piutang Ratusan Miliar Kabupaten Sukabumi, Dinilai Hambat Pembangunan
Dalam forum yang berlangsung cukup alot itu, juga terungkap bahwa dana Rp20 juta tersebut tidak hanya diterima satu orang. Uang itu disebut dibagikan kepada tujuh pihak, dengan Abdimaludin menerima sekitar Rp6 juta dan sisanya dibagikan kepada sejumlah pengurus BEM serta pihak lain.
Meski demikian, hingga kini belum ada klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang disebut turut menerima aliran dana tersebut.
Persoalan semakin rumit karena muncul perbedaan keterangan terkait asal dana. Pada awal diskusi, disebutkan bahwa uang berasal dari seseorang yang tidak dijelaskan identitasnya. Namun pada bagian akhir forum, muncul pernyataan bahwa dana tersebut berasal dari seorang anggota kepolisian.
Baca Juga: F-PKB DPRD Sukabumi: Opini WTP Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat
Perbedaan informasi ini memicu tanda tanya besar di kalangan mahasiswa.
Sebagai tindak lanjut, mahasiswa UBK mengajukan delapan tuntutan kepada pihak kampus. Salah satu poin utama adalah mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan unsur mahasiswa untuk mengusut dugaan ini secara terbuka dan objektif.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak-pihak yang diduga terlibat untuk menyampaikan pernyataan terbuka kepada publik, serta bersedia mengundurkan diri dari jabatan organisasi apabila terbukti melanggar etika.
Forum klarifikasi tersebut turut disaksikan oleh sejumlah pejabat kampus, mulai dari Wakil Rektor III, dekan, dosen, hingga staf kemahasiswaan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak lagi bersifat internal organisasi, melainkan telah menjadi isu kelembagaan.
Baca Juga: Jelang Aksi Doa Bersama, Pendukung Program MBG Satukan Langkah di Kota Sukabumi
Hingga kini, pihak kampus maupun Ketua BEM yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi lanjutan. Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah dan kampus dalam menuntaskan polemik yang dinilai menyangkut kredibilitas gerakan mahasiswa di Indonesia.
The post Polemik Uang Demo Rp20 Juta UBK Mencuat, Wamensesneg: Akan Kami Cek! first appeared on Sukabumi Ku.
