SUKABUMI — Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian serius Fraksi Partai Gerindra DPRD. Nilai SiLPA yang mencapai Rp169,72 miliar dinilai sebagai sinyal bahwa pelaksanaan program pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026), saat pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Syarif Hidayat, menilai bahwa besarnya sisa anggaran tidak boleh dipandang sebagai capaian semata, melainkan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program pemerintah.
Baca Juga: Polemik Uang Demo Rp20 Juta UBK Mencuat, Wamensesneg: Akan Kami Cek!
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan dampak yang terukur, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa capaian administratif tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah dalam memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Baca Juga: RSUD Jampangkulon Luncurkan SiKeJap, Permudah Layanan Kepegawaian Secara Digital
“Pengelolaan APBD tidak cukup hanya baik di atas kertas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Syarif menambahkan.
Data APBD 2025 mencatat pendapatan daerah hampir mencapai target, yakni sebesar Rp4,70 triliun atau 99,23 persen. Sementara itu, realisasi belanja berada di angka Rp4,55 triliun atau 95,97 persen, dengan surplus anggaran mencapai Rp147,02 miliar.
Meski secara angka menunjukkan kinerja yang cukup baik, Gerindra menilai masih terdapat kesenjangan antara capaian administratif dengan kondisi riil di masyarakat.
Baca Juga: Jampangkulon Bersiap Sambut Ribuan Santri, PORSADIN VIII Jadi Momentum Lahirkan Generasi Berprestasi
Sejumlah persoalan seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, terbatasnya lapangan kerja, serta kualitas pelayanan publik dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang dinilai perlu dievaluasi. Langkah ini penting untuk memastikan investasi pemerintah benar-benar memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, tingginya SiLPA dianggap sebagai indikasi adanya program yang belum berjalan maksimal atau tidak terserap dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan rinci terkait penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran tersebut.
Baca Juga: PKS Soroti Piutang Ratusan Miliar Kabupaten Sukabumi, Dinilai Hambat Pembangunan
Gerindra pun mengingatkan agar perencanaan anggaran ke depan lebih matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sehingga tidak lagi menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
“Kami mendorong agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran dan tidak menyisakan SiLPA yang besar,” ujarnya.
Fraksi tersebut menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pembahasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta pembangunan infrastruktur dasar.
The post SiLPA Rp169 Miliar Disorot, Gerindra Ingatkan APBD Sukabumi Harus Lebih Dirasa Masyarakat first appeared on Sukabumi Ku.
