SUKABUMI — Pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 mendapat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Sejumlah masukan dan sorotan fraksi disebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berdampak bagi masyarakat.
Jawaban Bupati Sukabumi H. Asep Japar tersebut dibacakan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Ruang Sidang DPRD, Jumat (2/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali dan dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, para camat serta undangan lainnya.
Baca Juga: Kran Air Mulai Menipis, Bantuan Air Bersih Disalurkan ke Warga Sejumlah Wilayah Sukabumi
Menanggapi pandangan fraksi terkait peningkatan pendapatan daerah, Pemkab Sukabumi menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, hingga pengembangan sejumlah potensi daerah.
Sektor pariwisata, pertambangan, perikanan dan properti juga menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Namun, pemerintah menegaskan optimalisasi pendapatan tetap diarahkan agar tidak membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Polsek Jampangkulon Serahkan Kendaraan Honda Beat dalam Penanganan Dugaan Penipuan dan Penggelapan
Sementara pada sisi belanja, pemerintah menjawab bahwa pelayanan dasar tetap menjadi perhatian dalam Raperda APBD 2027. Alokasi anggaran pendidikan disebut mencapai 31,16 persen, sedangkan kesehatan 18,95 persen dari belanja daerah.
Untuk infrastruktur, anggaran diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan ruas strategis, irigasi, air minum, sanitasi serta akses menuju kawasan wisata.
Menjawab masukan DPRD mengenai penguatan ekonomi masyarakat, Pemkab Sukabumi juga mengarahkan APBD 2027 untuk memperkuat sektor pertanian dan agroindustri, ketahanan pangan, pariwisata, UMKM dan koperasi. Program percepatan penurunan stunting turut menjadi prioritas.
Baca Juga: Memanas! DPAC Demokrat Dapil 5 Kabupaten Sukabumi Bahas Usulan PAW Anggota DPRD
Bupati menegaskan, efisiensi anggaran yang menjadi bagian dari pembahasan APBD tidak dimaknai sebatas memangkas belanja. Menurutnya, setiap program harus memiliki target dan hasil yang terukur.
“Setiap rupiah anggaran diarahkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Jawaban pemerintah tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 bersama DPRD Kabupaten Sukabumi. Masukan fraksi selanjutnya menjadi bahan dalam proses penyempurnaan rancangan anggaran sebelum ditetapkan.
The post DPRD Soroti Raperda APBD 2027, Bupati Sukabumi Sampaikan Jawaban Fraksi first appeared on Sukabumi Ku.
